Dina Mariana Lumban Tobing
Apabila mengetik Desa Tanjung Burung Kabupaten Tangernag pada mesin pencarian digital, maka pemberitaan teratas yang paling banyak ditemukan adalah berita bencana banjir. Salah satu banjir dengan waktu surut yang paling lama terjadi pada November 2023. Banjir tersebut merendam 800 rumah dan merugikan setidaknya 2000 penduduk yang diantaranya tercatat 300 balita dan 200 lansia yang tersebar di 5 RT.
Musim hujan yang tinggi dan tiadanya peringatan dini akan banjir memperparah dampak yang dialami warga Tanjung Burung setiap kali terjadi banjir terutama di musim penghujan. Koordinasi antar-pihak antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha, akademisi dan media menjadi sangat mendesak.
Wahana Visi Indonesia melalui Program KUAT (Komunitas Perkotaan Untuk Aksi Tangguh) sejak Juli 2023 hingga saat ini sedang mendukung kesiapsiagaan di Desa Tanjung Burung melalui komunikasi dan koordinasi dengan antar Lembaga yang diinisiasi oleh masyarakat Desa Tanjung Burung dan BPBD Tangerang.
Pada Oktober 2023 semua pihak mulai dari masyarakata dan Pemerintah Desa Tanjung Burung, BPBD Kab.Tangerang, Dinas Bina Marga, BBWS C2 (Badan Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane), Dinas Sosial, BKMG Kab. Tangerang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Tangerang serta FPRB Desa Tanjung Burung melakukan koordinasi internsif untuk menguatkan kesiapsiagaan Desa Tanjung Burung jelang akhir tahun hingga Februari 2024 dengan kecenderungan musim hujan.
Koordinasi Partisipatif dan Manfaatnya Bagi Masyarakat
Menurut Pak Igo pengurus FPRB Desa Tanjung Burung koordinasi yang intens sejak Oktober yang dilakukan bersama para pihak desa, pemerintah daerah kab.Tangerang dan mitra kerja baru pertama kali terjadi dalam sejarah penanggulangan bencana banjir di Desa Tanjung Burung. Senada dengan itu Bapak Hasan Bahri selaku Sekretaris Desa Tanjung Burung juga membenarkan hal tersebut.
“Koordinasi intens seperti ini memang memakan waktu, energi dan biaya sebab kita terkadang melakukannya di kantor BPBD Tangerang juga di kantor desa Tanjung Burung. Sementara kita belum terbiasa memberikan energi, waktu dan perhatian seintense ini sebelumnya, namun upaya yang dilakukan tentu menunjukkan hasil yang sangat berbeda. Para pihak akhirnya memiliki wadah untuk saling bertukar informasi terkait kebutuhan masyarakat dan mekanisme yang dapat ditempuh untuk memenuhi kebutuhan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ucap Hasan Bahri.
Observasi lapangan yang dilakukan oleh antar Lembaga dilanjutkan dengan Koordinasi partisipatif bersamaan dengan komunikasi yang intensif antar Lembaga dan masyarakat telah menunjukkan hasil. Pada awal desember 2023 Dinas Perkim mulai mendistribusikan air minum dengan 3 Toren berukuran 5000 liter untuk digunakan oleh warga di masa kritis banjir. Sebab selama banjir, masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Selain kesulitan mengakses air bersih, isu kebersihan lingkungan sekitar juga muncul. Untuk menjawab persoalan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup telah menyediakan arm roll dan mengangkut sampahnya untuk dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Kebutuhan lainnya seperti pembangunan tanggul dan sistem peringatan dini sedang terus diupayakan oleh BPBPD berkerja sama dengan BBWS C2, BMKG, Pemerintah Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, FPRB Desa Tanjung Burung dan mitra lainnya.
Sementara itu untuk peningkatan kapasitas warga demi menekan risiko bencana, Wahana Visi Indonesia telah mengadakan pelatihan Manajemen Dapur Umum bagi warga. Pelatihan ini dilakukan untuk menyebar pemahaman pentingnya data pilah penduduk pra bencana. Data pilah ini terdiri dari usia, gender, ragam disabilitas dan kebutuhan khusus (penduduk dengan kebutuhan diet tertentu akibat kondisi komorbid atau kondisis kesehatan lainnya). Data pilah tersebut kemudian digunakan oleh tim dapur umum agar dapat menyediakan makanan sesuai dengan usia dan kondisi kesehatan warga terdampak. Dengan demikian, isu kesehatan seperti kasus diare, ispa, diabetes, hipertensi dll dapat dicegah sejah awal.
Memang untuk menekan dampak banjir di Desa Tanjung Burung masih banyak yang perlu dilakukan mulai dari pengorganisiran warga hingga advokasi kebijakan dan program dari unsur pentahelix, namun yang terjadi saat ini di lapangan adalah bukti bahwa perubahan yang dipimpin oleh warga dan difasilitasi oleh pemerintah bersama dengan mitra selalu dapat diupayakan dengan prinsip partisipatif dan transparan. Dengan begitu, harapan akan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana dapat diwujudkan dan dinikmati hasilnya di masa depan oleh semua pihak terutama warga terdampak di Desa Tanjung Burung.
